Apa Guna Itu Sastra

“Apa manfaat praktis yang bisa saya dapatkan dari belajar sastra?”

Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu kawan yang bersama saya dan beberapa teman lainnya membuat kelompok belajar sastra di Sumbawa. Meski ia mengikuti kelompok ini dengan sukarela, ia sendiri bukanlah penggemar sastra. Ia hanya merasa ingin menulis. Itu saja. Maka ia pun bergabung. Tidak ada tutor atau sebutlah satu saja penulis ataupun sastrawan mumpuni dalam kelompok ini. Tapi karena sayalah yang berinisiatif memulainya, saya merasa sayalah yang bertanggungjawab menjawabnya.

Mari lewati saja jawaban saya saat itu. Kali ini saya ingin mengajak pembaca semua memikirkan ini bersama-sama. Apa manfaat praktis yang bisa kita dapatkan dari belajar atau membaca sastra? Pertama, saya pikir akan ada yang nyinyir beranggapan bahwa si penanya adalah manusia yang selalu melihat segala hal dari kebermanfaatan pada dirinya. Tapi, ayolah, kejujuran pertanyaan tersebut justru adalah cerminan masyarakat kita sekarang. Akan menyusul banyak orang lain lagi yang akan menanyakan ini atau paling tidak, menyimpannya dalam hati. Maka tidak ada gunanya menghindari pertanyaan ini sekarang.

Saya memutar ulang masa-masa dalam hidup saya. Berusaha mencari satu saja peristiwa dimana apa yang ada dalam buku-buku fiksi itu saya terapkan. Ambil contoh, saya sedang membaca The White Tiger karangan Aravind Adiga. Setelah membaca buku itu, toh saya tidak menjadi sebegitu amat menertawakan dunia. Atau mencari keuntungan dari membunuh orang lain. Ujug-ujug, paling saya hanya mengikuti gaya tertawanya saja. Ha!

Betapa meruginya saya jika saya membaca buku itu hanya untuk berusaha mencari ajaran-ajaran yang ada di dalamnya yang bisa saya terapkan langsung. Tapi jika membaca buku hanya murni untuk menemukan kesenangan juga mestinya tak elok pula. Apalagi hanya untuk sekedar memahami gaya menulisnya. Tapi, itulah menurutku kelebihan dari membaca buku. Tidak ada “hanya sekedar untuk”. Kita membaca tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang karena menemukan keluasan imajinasi di dalamnya, tapi alam bawah sadar kita juga secara bersamaan merekam ajaran-ajaran halus dari apa yang kita baca. Dan secara tak sengaja tercerna pula cara menulisnya.

Membaca karya sastra tentu akan berbeda jauh dari membaca buku-buku resep, misalnya. Buku resep menjelaskan detail apa-apa yang harus dilakukan. Tapi sastra tidak demikian. Alih-alih ingin membuat karya yang disengaja untuk menceramahi para pembaca untuk melakukan ini-itu, aku sering beranggapan bahwa para penulis itu menulis untuk dirinya sendiri. Menuangkan kegelisahan-kegelisahannya dan menaruh sebagian kepribadiannya yang sudah sesak dalam badannya (aku punya ide gila bahwa hampir semua sastrawan itu pengidap multipolar, lebih parah dari bipolar). Syukur bila karya itu akhirnya menemui pembaca yang memiliki kegelisahan sama.

Pada akhirnya, membaca sastra ingin aku sandingkan dengan mendengarkan musik. Nikmati saja. Meski kamu tidak sadar betapa itu pada akhirnya akan memperluas kosa-katamu, memperluas wawasanmu, memperhalus perasaanmu, dan tentu bonus bisa merayu sang pacar (atau mantan).

Read More →

Tentang Label "Kutu" pada Pecinta Buku

Belakangan ini kepalaku berisi pertanyaan, mengapa orang-orang yang suka baca disebut kutu buku? Para pecinta buku disamakan dengan “kutu”, ya ampun, bukankah sangat menjijikkan. Bahkan dalam bahasa inggris, para pecinta buku ini harus pasrah dilabeli sebagai “cacing”, bookworm. Padahal aku ndak pernah tuh nemu ada pecinta buku atau pembaca kelas berat yang saking sukanya baca buku terus jalannya jadi melata begitu macam cacing.

Maksudku, ini sama saja dengan pelabelan buruk. Melabeli para pecinta baca dengan konotasi hewan-hewan yang bikin banyak orang geli itu sama saja dengan menanamkan pikiran ke orang-orang bahwa membaca buku itu ndak keren. Ndak masuk akal kan? Nyatanya aku banyak lho bersahabat dengan para maniak buku yang kece-nya sudah tingkat badai. Modish, stylish, amis. Eh, maksudku amis. Eh, maksudku, maksudku, manis. 

Orang yang waras saja, jika semua orang disekitarnya sepakat untuk selalu mengatakan bahwa dia gila, maka si waras itu akan perlahan-lahan mulai meragukan dirinya sendiri. Apa benar ia waras, ataukah seperti yang dikatakan orang-orang, bahwa sebenarnya ia gila.

Nah, pelabelan dengan istilah ndak keren itu, menurutku bisa sangat berbahaya bagi kampanye membaca di Indonesia. Anak-anak keren yang mendapati dirinya suka membaca bisa mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah benar ia keren ataukah memang ia tidak lebih dari hanya sekedar kutu yang menyukai ruang-ruang sepi, asik sendiri, dan mulai membaca. Kemudian sebagaimana teori labelling, ia mulai membuat dirinya menjadi tidak keren sebagaimana yang dilabelkan pada dirinya itu. Ini tipe yang lebih kuat memilih kegemarannya pada baca. 

Lalu bagaimana dengan mereka yang belum gemar membaca? Mendengar pelabelan semacam itu akan membuat mereka mengurungkan niatnya untuk membaca terlalu banyak. Mereka bahkan menjadi penyumbang terbesar anak-anak yang suka baca enggan menunjukkan ketertarikannya membaca di depan umum. Sebab tipe-tipe yang lebih gemar mempertahankan ke-keren-an versi mereka ini akan mulai mengolok-olok mereka sebagai kutu.

So, saran saya sih simpel saja. Istilah kutu buku itu harus segera dilenyapkan dari muka bumi ini, kisanak dan nyisanak sekalian. Kita ciptakan istilah-istilah baru yang mampu mengangkat harkat dan derajat para pecinta buku kelas berat. Usulan dari saya sih misalnya ganti saja dengan  kembang buku, peselancar buku, penyelam aksara.

Nah, nah, bahkan ideku itu terdengar sangat aneh. Ini menunjukkan pelabelan tersebut sudah sampai pada tahap akut di pikiranku. Atau mungkin saja, istilah paling merdu bagi para pecinta buku ya memang kutu buku itu tadi. Ya sudahlah. Pasrah saja. Baca ya baca saja. Gausah pikir macam-macam, pengen keren segala. -_-

Read More →

Masalah Buruh Migran: Semoga tak Hanya Berakhir dalam Doa

Malam tadi (21/1) aku habiskan dengan nonton bareng film pendek Menya(m)bung Nasib di Negeri Orang (Sutradara: Anton Susilo). Film ini kira-kira bercerita tentang nasib seorang gadis remaja yang menjadi buruh migran dikarenakan kondisi ekonomi keluarga mereka yang tidak baik. Yang pada akhirnya justru memberikan nasib buruk pada si gadis. 

Film ini, jika boleh saya menebak, tentu berangkat dari kegelisahan sang sutradara tentang jumlah buruh migran asal NTB yang terus meningkat setiap tahunnya dan pula tingginya tingkat kasus buruh migran yang bernasib naas di negeri seberang. Kegelisahan yang tentu saja beralasan. 

Berkaca dari tahun sebelumnya,  (data tahun 2015 belum rilis- sejauh yang saya tahu) jumlah buruh migran asal NTB 2014 yakni 56.672, meningkat jauh dari yang 2013 sejumlah 45.000 (sumber: antaranews.com). Ini menunjukkan animo masyarakat yang masih tinggi meskipun ragam kasus telah menimpa saudara-saudara kita yang lebih dulu menjadi buruh migran.

Menyalahkan kondisi ekonomi yang tidak baik sebagai alasan menjadi buruh migran tentu menjadi sebuah alasan dangkal tentang kondisi sosial ini. Menjadi buruh migran adalah sebuah pilihan. Cerdas dan-atau tidak cerdas. Diantara ada dan-atau tiadanya pilihan lain. Puisi yang dipentaskan oleh kawan-kawan Sanggar Teater Samawa semalam pun sedikit banyak menyalahkan minimnya lapangan pekerjaan sebagai penyebab tingginya angka buruh migran asal NTB ini. 

Cerdas dan-atau tidak cerdas. Saya katakan demikian karena selain merasa sedih dengan banyaknya kejadian buruk yang menimpa saudara-saudara kita di luar sana, saya juga mengenal dan tahu bahwa ada banyak buruh migran indonesia yang bernasib baik (nasib?). Para buruh migran ini memilih menjadi buruh migran. Disebabkan baiknya nasib yang mereka dapatkan sebelumnya. Atau mendengar kisah-kisah baik dari para rekan mereka yang sudah berada di sana. Apakah ini cerdas? Memilih dengan melalui sebuah rangkaian pertimbangan menurut saya adalah sebuah upaya menentukan pilihan secara cerdas. 

Dan tentu tidak cerdas jika tanpa dibarengi proses demikian. Apakah ada yang seperti itu? Tentu banyak. Terlepas dari anomali-anomali semacam yang diangkat oleh Mas Anton (akrabnya), bahwa banyak yang memalsukan umur, buruh migran kita adalah orang-orang dewasa yang seringkali tidak memiliki cukup pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan, situasi negara tujuan, atau hal-hal krusial yang mereka butuhkan. 

Ada dan-atau tiadanya pilihan lain. Bukankah sering kita mendengar bahwa Indonesia tidak menyediakan cukup lapangan perkerjaan bagi masyarakatnya. Atau bukankah sering pula kita mendengar tingginya jumlah pengangguran. Atau sekedar keluh-kesah tetangga kita tentang anak-keponakan-cucu-saudara nya yang belum juga mendapatkan pekerjaan. Menjadi buruh migran sering disandingkan dengan alasan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain di negeri sendiri. Ingin menjadi petani, lahan sudah habis terjual, menjadi buruh tani mungkin tak mampu mencukupi. Sedangkan pekerjaan lain tak mampu dilakoni. 

Atau apakah iya kesempatan itu tidak ada? Seringkali ketika saya bertemu pemilik sebuah usaha, mereka menceritakan betapa sulitnya mereka menemukan tenaga untuk membantu mereka. Ini tentu bukan masalah ijazah. Sebab bahkan para pemegang ijazah sekolah tinggi pun banyak yang menganggur.

***

Baik dari cerdas-tidak cerdasnya pilihan menjadi buruh migran atau ada-tiadanya pilihan lain selain itu, kedua hal ini saya rasa bermuara pada tingkat pendidikan masyarakat.  Tentang pendidikan ini tentu sudah sering kita dengar tiap kali bahasan terkait buruh migran digelar. Pemerintahan Jokowi bahkan dikatakan sangat menaruh perhatian pada nasib buruh migran Indonesia. Balai-balai latihan kerja digalakkan untuk mempersiapkan para buruh migran, dan buruh migran non-prosedural dipangkas sebisa mungkin.

Tapi menurutku, jika ingin hal baik menimpa buruh migran kita ke depannya. Bukan hanya pendidikan pra-keberangkatan saja yang perlu dilakukan. Upaya preventif yang jauh lebih kuat-lah yang dibutuhkan. Pendidikan yang jauh lebih mengakar-lah yang harus dilakukan. Yakni pendidikan sejak dini. Pendidikan yang mampu membuka pikiran anak-anak sedari dini bahwa pekerjaan (atau pun kesempatan) tak melulu harus dicari tapi terkadang perlu diciptakan. 

 

Jika negara tidak mampu hadir untuk memfasilitasi hal ini. Kacaulah negara kita. Sebab, masalah pendidikan yang saya bicarakan ini juga menjadi masalah mengapa terorisme semakin marak itu. Atau juga menjadi penyebab minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang tentu mengganggu kehidupan ekonomi masyarakatnya. Atau juga ingin menyebutkan masalah paling kronis bangsa ini- karakter merasa rendah, merasa kalah, merasa miskin- yang menyebabkan banyak orang korupsi, menyebabkan banyak orang merasa inferior di hadapan asing.

Dan, tentu apalah arti segudang teori tanpa dijalani. Mengutip kata Sukarno, “Revolusi tidak datang hanya karena kita berteriak-teriak Revolusi...revolusi...revolusi sampai mati.” Marilah kita anggap kita tengah berjuang melakukan upaya revolusi (mental?). Maka jangan hanya berteriak-teriak saja. Teori-teori saja. Tapi juga butuh perbuatan. Atau tentu kita tidak mau pula tragedi-tragedi naas yang menimpa buruh-buruh migran Indonesia berakhir dalam sebuah doa, sebagaimana Sanggar Teater Samawa menutup pentas teatrikalnya semalam. 

Apapun itu, pada akhir tulisan ini, perkenankan saya atas nama pribadi mengucapkan selamat dan sukses atas pemutaran dan diskusi film Menya(m)bung Nasib di Negeri Orang semalam. Mas Anton Susilo, melalui film ini telah “berbuat”. Semoga perbuatannya mengakar, menjalar, dan tumbuh  menjadi sesuatu yang hebat. Dan tentu saja karena acara semalam juga merupakan rangkaian perayaan HUT Kabupaten Sumbawa ke-57, saya yang lahir dan besar di Sumbawa ini juga  mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Sumbawa tercinta. Dirgahayu. Dirgahayu. Hingga nanti-nanti.

Read More →

Membangun Gerakan Transformatif

Dunia mahasiswa sangat lekat dengan dunia pergerakan. Selayaknya julukan tenar yang dimiliki oleh mahasiswa yakni agent of change, kita tentunya juga tahu bahwa perubahan, change, tidak akan dapat tercapai tanpa melalui sebuah pergerakan. Meski banyak yang beranggapan bahwa dunia pergerakan

Read More →

Dunia Sastra NTB Butuh Penghargaan Bukan Peraturan

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara NTB)

“Pembiasaan paksa” tampaknya telah menjadi menjadi langkah yang sering diambil oleh pemerintah saat ini. Pemda NTB pun tampaknya kesemsem dengan langkah yang sama.
Membaca karya-karya sastra kini dipaksakan menjadi kebiasaan wajib para peserta didik di semua jenjang pendidikan di NTB.

Akhir-akhir ini santer terdengar rencana terbitnya peraturan gubernur (pergub) yang mewajibkan murid-murid di seluruh jenjang pendidikan, SD-SMA, untuk membaca sastra. Penulis memanglah bukan orang yang berkecimpung di dunia sastra. Namun dari kacamata seorang awam, penulis ingin menyampaikan keresahannya terhadap pergub ini.

Ketika mengetahui tentang rencana akan terbitnya pergub ini, penulis teringat ketika menyaksikan berita tv beberapa tahun lalu. Isi beritanya yaitu pergub yang mengatur hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah di sekolah. Saat itu, penulis tertawa terbahak-bahak.

Persis seperti itulah kejadiannya ketika mendengar rencana adanya pergub mengenai kewajiban membaca sastra tersebut. Penulis membayangkan bagaimana rasanya jika suatu saat nanti akan terbit pula pergub yang mewajibkan setiap rumah untuk menggunakan toilet duduk, alih-alih toilet jongkok?

Yang ingin penulis katakan adalah pergub-pergub yang pemerintah atur akhir-akhir ini telah jauh melewati batas privat warga negaranya. Di Aceh, para pegawai negeri “dipaksa” untuk sholat berjamaah karena telah ada peraturannya. Di Mataram, seorang adik yang masih duduk di bangku kelas 6 SD “dipaksa” mengenakan jilbab ke sekolah karena telah ada peraturannya. Hubungan kita dengan Tuhan sudah diformalkan. Kini, sastra yang menjadi jembatan hubungan antara kita dengan jiwa kita sendiripun harus diformalkan pula. Alangkah lucunya negeri ini.

Beberapa mengatakan bahwa budaya bangsa ini adalah dipaksa dulu baru berbuat. Budaya yang salah ini kemudian dijadikan alasan untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan yang over melalui pergub-pergub yang over pula.

Pemaksaan itu toh akan mengurangi nilai dari kecintaan terhadap sastra itu sendiri. Apalagi di tengah pola pikir peserta didik saat ini yang terbangun secara sistemik agar berorientasi pada nilai dan kelulusan. Hal ini kemudian tidak menyisakan ruang untuk menjiwai dan mencintai sebuah subjek pelajaran, sastra ataupun yang lainnya. Sistem yang menciptakan pola pikir seperti itulah yang seharusnya lebih dulu diubah. Baru kemudian memperumit diri dengan membentuk pergub dan merelakan biaya besar dalam pembentukannya.

Cara-cara pemaksaan seperti itu hanyalah jalan pintas yang ingin diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjukkan kepeduliannya pada minat baca dan kesastraan NTB. Pemerintah lebih memilih menerbitkan suatu pergub daripada pemrosesan penciptaan iklim yang kondusif bagi dunia sastra daerah kita yang mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga dan biaya agar dapat dikatakan berhasil.

Jika pergub mengenai kewajiban membaca sastra ini kemudian dianggap sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah terhadap dunia sastra, maka mengapa tidak pemerintah melakukan hal-hal positif yang berangkat dari budaya yang berbeda (bukan budaya dipaksa dulu). Pemerintah, khususnya Pemda NTB, dapat berangkat dari budaya masyarakat yang lain. Seperti  kecintaan akan pengakuan dan penghargaan. Atau kecintaan masyarakat akan uang di tengah kondisi kehidupan yang sulit.

Cara ini terbukti sukses diterapkan di Malaysia. Pemerintahnya memberikan penghargaan yang cukup tinggi bagi sapa saja yang unggul di bidang sastra. Hadiah yang diberikan sungguh menarik, yakni surat penghargaan negara, uang tunai 30.000 ringgit, diberikan kemudahan dalam menerbitkan karya-karyanya, pembelian 50.000 eksemplar karyanya oleh negara, memperoleh pengobatan gratis, serta karyanya yang sesuai akan diprioritaskan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Tidak perlu melihat jumlahnya. Yang perlu dicontoh adalah keseriusan pemerintahnya menghargai kesastraan itu sendiri.

Di NTB sendiri, sangat sulit kita temukan hal yang demikian. Sastrawan-sastrawan kita seringkali berjuang sendirian untuk menerbitkan hasil karyanya. Usaha untuk memajukan dunia sastrapun dilakukan secara swadaya dan swadana, tanpa bantuan pemerintah. Apahjagah institute yang digawangi oleh Abdul Latief Apriaman dkk misalnya. Apahjagah institute berkeliling pulau Lombok dengan program Sabtu Sastra nya dan berusaha menarik minat mereka-mereka yang mencintai sastra (dalam hal ini puisi). Karya-karya para pengunjung yang dibacakan dalam acara itu akan diterbitkan dalam sebuah buku antologi puisi. Ironisnya, diterbitkan secara swadana.

Penulis tidak bermaksud untuk merendahkan niat tulus para sastrawan daerah kita untuk memajukan dunia sastra. Hanya saja, peran pemerintah untuk mendukungnya perlu diperjelas. Memberikan ruang penghargaan sebesar-besarnya terhadap para pegiat sastra akan menjadi sesuatu yang agaknya lebih baik daripada sekedar melakukan pemaksaan membaca sastra yang diharapkan akan menumbuhkan kecintaan.

Tanpa perlu dibuatkan sebuah pergub pun, pada kenyataannya ada banyak siswa yang menyukai bacaan sastra dan dunia penulisan sastra. Hanya saja, kecintaan mereka terhadap sastra seringkali mereka tinggalkan atau hanya dijadikan sampingan demi untuk mengejar cita-cita yang lebih memiliki nilai tawar di mata orangtuanya. Pilihan untuk bergelut di dunia sastra apalagi di NTB bukanlah sebuah hal yang mudah. Butuh kebulatan tekad yang kuat dan keberanian yang besar.

Terkait rendahnya minat terhadap bacaan sastra tentunya akan meningkat jika karya sastra telah bertaburan dimana-mana akibat geliat penulis sastra yang tinggi. Apalagi jika harga bukunya cukup terjangkau kerena proses penerbitan yang memperoleh bantuan dari pemerintah.

Oleh karenanya, pemerintah seharusnya berhenti menggunakan cara-cara formal untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan minat dan kecintaan seperti ini. Biarkanlah sastra memiliki ruang apresiasinya sendiri yang bebas dan dipenuhi oleh kesuka-relaan hati. Karena hanya apa-apa yang dilandaskan akan kesuka-relaan hati lah yang terbukti akan terus bertahan.

Read More →

Pemuda dan Membaca Bersama-Sama Membangun Bangsa

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara NTB.)
 
Pemuda saat ini menjadi miskin karya karena jarang membaca. Sebagaimana slogan-slogan yang ditulis di dinding sekolah semasa SD dulu, kenyataannya memanglah benar bahwa buku adalah jendela dunia. Dengan membuka dan membaca buku, maka telah terbuka pula jendela dunia itu. Ketika pemuda menjadi malas membaca maka tak ada lagi yang bisa diharapkan. 

Tidak ada satupun orang sukses di dunia ini yang meraih kesuksesannya tanpa membaca. Mereka yang jarang membaca ibarat katak dalam tempurung dan tidak ada katak dalam tempurung yang dapat memajukan kehidupannya paling tidak satu langkah dari rekan-rekannya.

Membaca, hingga kini, masih menjadi hobi yang mendapatkan decak kagum orang lain ketika mendengarnya. Hal ini berarti, alih-alih menganggap membaca adalah sebuah hal yang lumrah dan menjadi keharusan, ia justru dianggap sebuah hal yang wah.

Apalagi kalau bukan karena masyarakat Indonesia memang belum cukup memiliki kesadaran akan pentingnya membaca. Bilapun ada kesadaran itu dimiliki, harga buku yang tinggi membuat hobi membaca menjadi hobi yang mahal.

Bangsa Indonesia pernah menjadi sorotan internasional karena memiliki minat baca penduduk terendah ketiga di Asia (UNDP 2009). Sedangkan minat baca siswa yang disebut-sebut sebagai tunas-tunas muda bangsa masih menempati posisi 57 dari 65 negara di dunia (PISA 2009).

Cukup banyak memang faktor yang menciptakan angka-angka di atas. Tapi kali ini, penulis ingin menekankan pada harga buku yang masih mengagetkan calon pembeli, khusunya para pemuda yang bisa saja langsung dibunuh keinginan membacanya. Penulis sendiri merupakan salah satu yang seringkali hanya membeli buku ketika ada obral buku atau diskon besar-besaran cuci gudang.

Menurut keputusan menteri keuangan Nomor 10/KMK.04/2001, buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama seharusnya tidak dikenai pajak bila mendapatkan rekomendasi dari kementerian terkait. Buku-buku jenis lain selain buku tersebut tetap saja harus memenuhi pajak yang berlaku.

Tingginya harga buku ini juga membuat rekan-rekan di kampus hanya mampu membeli buku bajakan dengan kualitas cetakan yang membuat mata sakit ketika membacanya. Kertasnya buram dan huruf-hurufnya seakan tercetak ganda.

Nah, bila buku penunjang perkuliahan saja yang notabene masih tergolong buku pelajaran sudah selangit harganya, lalu bagaimana mungkin masyarakat khususnya pemuda diharapkan untuk memperkaya wawasannya melalui buku non-pelajaran.

Pemerintah, paling tidak, membantu rakyatnya dalam hal-hal positif semacam ini. Misalnya dengan memberikan subsidi terhadap harga- harga buku sehingga akan dijual ke pasaran dengan harga yang lebih murah.

Dengan harga buku yang lebih murah, masyarakat dapat diundang minatnya untuk paling tidak memiliki buku. Buku yang sudah dimiliki mengundang hasrat untuk membaca. Keinginan membaca yang awalnya hanya secuil dapat berkembang menjadi sebuah budaya. Budaya baca dapat membuat sebuah bangsa berjaya.

Melalui tulisan ini penulis bukannya hendak mendapatkan gratisan seumur hidup. Bila kejayaan itu telah berhasil diperoleh, maka pemerintah dapat berangsur-angsur mengurangi subsidi buku. Dengan demikian pemerintah mendapatkan keuntungan dari komoditi baru berupa buku. Bangsa pun menjadi harum namanya seiring dengan tingkat intelektual dan moral pemudanya karena membaca.

            Provider jaringan GSM untuk telepon genggam saja rela mensubsidi dan menggratiskan penggunaan internet untuk mengakses facebook demi untuk peningkatan jumlah pengguna provider mereka. Pengorbanan kecil untuk sesuatu yang lebih besar.

Tapi pemerintah Indonesia nyatanya tidak pernah menggunakan prinsip ini. Padahal toh pemberian subsidi buku pada akhirnya akan memberikan nilai yang sangat besar bagi bangsa Indonesia yang sedang krisis moral ini.

Sementara para calon pembaca Indonesia masih berkutat dalam pilihan membeli buku atau tidak (karena mahalnya), TV dan internet yang menjadi media informasi murah saat ini justru menjual komoditi sinetron dan facebook. Dua komoditi tersebut akhirnya membuat pemuda Indonesia berpaling dari buku sepenuhnya. Indonesia bahkan menjadi pengguna Facebook tertinggi ketiga di seluruh dunia. Sungguh berkebalikan dari data yang kita dapati pada minat baca.  

Padahal, sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa peningkatan minat baca akan menjadi energy positif bagi suatu bangsa. Sebut saja Amerika Serikat yang ketika didahului oleh Uni Soviet dalam hal penerbangan antariksa. Pemerintah Amerika justru mengatasinya dengan kampanye membaca hingga akhirnya merekapun berhasil mendaratkan astronotnya di bulan.

Belum lagi Jepang, Kecintaan mereka terhadap kebiasaan membaca akhirnya membawa mereka menjadi negeri sejaya saat ini. Anak-anak muda telah mampu menguasai penciptaan robot maupun elektronik lainnya.

Data penentuan indeks pembelian buku menunjukkan bahwa kecenderungan membeli buku terbaik ada pada negara-negara yang harga bukunya lebih rendah atau paling tidak sama tingkatannya dengan pendapatan per kapita penduduknya.

Harga buku di kedua negara itu saat ini tidak dapat kita katakan murah, namun pendapatan perkapita mereka memang sudah cukup tinggi untuk mengakses buku-buku kesukaan dengan harga yang cukup tinggi. Sementara Indonesia?

Pengharapan untuk mengurus masalah ini kini hanya dapat kita sandarkan pada para wakil rakyat di DPR sana. Meskipun pada Januari lalu DPR pernah menggembar-gemborkan keinginannya untuk mendesak pemerintah memberikan subsidi kertas untuk menekan biaya produksi penerbitan buku, tapi rasanya bukan DPR namanya jika tidak bekerja dengan lambat. Mencari buku murah dengan kualitas bagus masih saja menjadi hal yang sulit. Mungkin ini juga karena para wakil rakyat di DPR sana kurang membaca juga? Entahlah.

Read More →

Lakon Ibu dan Anak Teruntuk Para Anggota Dewan

(Tulisan ini pernah dimuat di Harian Suara NTB)

Para anggota dewan kita (DPRD NTB) saat ini sedang melakonkan peran anak-anak dengan lihai.  Di tengah kondisi masyarakat yang sulit mereka justru menunjukkan sikap layaknya seorang anak kecil yang meminta ini-itu pada sang ibu.
Beberapa waktu lalu saat menuntut dibangunnya rumah dinas mereka, “(merengek) Buatin aku rumah, hiks. Aku mau rumah di Udayana tuuuu. Masa’ udah capek-capek duduk di kantor buat pikirin rakyat tapi gamau dikasih rumah sich. Aku mau rumah. Pokoknya aku mau rumah. Titik.”

Saat rumahnya sudah jadi, “(merengek lagi) Aku gamaaaaauuuu. Rumahnya kecil. Kamar mandinya cuma satu. Ga disediakan AC. Hiks. Gada lapangan bolanya jugaaaa. Aku gamau tinggal di rumah jelek kayak gitu. Titik.”

Dan akhirnya, “Saya mau deeeeh ga ngambek gara-gara rumah jelek tuu. Tapi naekkan tunjangan perumahan yaaaa. Masa’ kita cuma dapat 4 juta siiih. Daerah kita tu yang paling kecil tunjangan perumahannya tau’. Ntar ketahuan lagi lok kita miskin. Kan maluuuu. Gimana kalau dinaekkan jadii, hmm, jadi brapa yaaa, hmm, 12 jutaaaaaa.Oke? Pokoknya harus 12 juta. Titik.”

Para anggota dewan daerah kita yang terhormat masih terus saja merengek meminta hal-hal demi kepentingannya belaka. Tapi yang perlu diperhatikan disini adalah siapa gerangan yang akan memerankan sosok ibu dalam lakon diatas? Rakyat. Ya, rakyatlah yang akan menanggung apa-apa yang diminta oleh para anggota dewan. Layaknya seorang ibu yang menyediakan apa-apa yang diminta oleh sang anak.

Permintaan yang tinggi memang tidak akan menjadi permasalahan jika diminta pada ibu yang mampu. Akan tetapi, Rakyat NTB ini agaknya belum memenuhi kriteria tersebut. Angka gizi buruk di NTB masih tinggi. Demikian pula angka Indeks Pembangunan Manusia yang kita tahu bersama dimana posisinya. Belum lagi angka-angka lainnya yang menunjukkan demikian terpuruknya kondisi masyarakat NTB saat ini.

Kita ketahui pula bahwa beberapa waktu terakhir ini pemerintah Indonesia telah memutar otak demi memikirkan cara-cara penghematan dalam rangka mencegah kebangkrutan yang telah mengindikasi beberapa daerah. Alhasil, banyak langkah-langkah penghematan yang berimbas bagi masyarakat luaspun diambil. Intinya, hemat, hemat, dan hemat.

Moratorium pegawai negeri misalnya. Pelaksanaan moratorium selama beberapa waktu ini kenyataannya telah membuat kesulitan beberapa daerah yang memang sangat membutuhkan. Beberapa sekolah di daerah Lombok Tengah terpaksa harus menerima pasrah kondisi kurangnya tenaga pengajar di daerahnya karena tidak akan ada kemungkinan penambahan jumlah akibat adanya moratorium.

Belum lagi penghapusan tunjangan bagi tenaga pengajar di daerah terpencil yang baru-baru ini dijalankan. Meskipun kita dapat berdalih bahwa guru memang seharusnya tanpa pamrih apalagi dengan adanya program sertifikasi saat ini, namun adanya penghapusan tunjangan tersebut rasanya akan memperparah keengganan tenaga pengajar untuk mengabdi di daerah-daerah terpencil dengan kondisi tenaga pengajar yang sangat kekurangan.

Lihatlah betapa demi upaya penghematan ini banyak pihak yang telah berkorban (jika tidak ingin dikatakan dikorbankan). Bukan sembarang pengorbanan, tapi kita berbicara masalah pengorbanan di bidang pendidikan yang selama ini selalu dielu-elukan sebagai sesuatu yang akan menjadi puncak perjuangan demi peningkatan harkat dan martabat bangsa. Meski demikian, toh kenyataan-kenyataan yang saya paparkan di atas tidak menjadi pertimbangan untuk menginternalisasi upaya penghematan di tubuh DPRD NTB.

Kembali lagi  ke permasalahan rencana kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan daerah NTB, kita sebenarnya bisa saja menarik perbandingan dengan daerah lain yang kondisinya jauh lebih baik seperti Lampung. Mereka hanya memiliki tunjangan perumahan sebesar 6,8 juta per bulan. Besaran ini diterapkan oleh Lampung yang dapat dikatakan salah satu pemilik PAD tertinggi di Indonesia.

Tapi memang, trend meminta kenaikan tunjangan perumahan ataupun tunjangan-tunjangan lain bagi anggota dewan ini sedang terjadi di beberapa daerah seperti Kaltim dan daerah-daerah lain. Beberapa beralasan bahwa ini adalah demi peningkatan kinerja. Padahal seharusnya dengan segala kemewahan yang diberikan kepada anggota dewan saat ini, kinerja yang baik itu sudah tidak sepatutnya lagi menjadi alasan tuntutan melainkan sebuah kewajiban yang mutlak, harus, kudu’, musti diberikan pada si pemberi amanat yakni rakyat.

Atau ada pula yang berdalih bahwa tunjangan perumahan mereka (anggota dewan tersebut) merupakan tunjangan terendah dibandingkan daerah-daerah lain. Hal ini tentunya tidak ada yang boleh mengaku lebih tahu dibandingkan mereka, karena mereka mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil study banding yang telah dijalani.

Nah, inilah yang terjadi bila study banding yang dilakukan para anggota dewan daerah yang terhormat hanya sekedar melihat kemewahan-kemewahan yang ada di daerah lain tanpa melihat hal-hal yang mendukung adanya kemewahan itu. Parahnya yang dilihat adalah kemewahan anggota dewan daerah lain yang akhirnya membikin iri dan ingin mendapatkan hal yang sama.

Tapi yah saya rasa kita tidak perlu berburuk sangka terhadap niatan DPRD NTB terkait kenaikan tunjangan ini. Mungkin saja mereka hanya tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman karena tidak mengikuti trend yang sedang berlangsung saat ini. Mungkin.

Read More →

Bhineka Tunggal Ika: Antara Teori dan Fakta

Bhineka Tunggal Ika. Kalimat sakti ini telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita semasa menduduki bangku SD. Banyak yang mengaku telah memahami arti sesungguhnya dari kalimat tersebut. Akan tetapi benarkah demikian? Sudahkah kalimat itu menjadi satu dengan darah dan daging kita sebagai seorang warga negara Indonesia?  Rasanya perlu bila kita meninjau ulang prilaku kita beberapa tahun belakangan ini.

Read More →

Pemimpin dalam Balutan Tiga Per(b)an

Kepemimpinan seperti apa sebenarnya yang bangsa ini butuhkan untuk membuat sebuah perubahan? Tidakkah ini merupakan pertanyaan yang terlalu lugu bagi sebuah negara yang telah menginjak usia 65 tahun ini. Bayangkan saja, dalam usia rata-rata batas hidup rakyatnya,

Read More →